Ada jabatan pelaksana, jabatan fungsional, jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi.

Diantaranya ada jabatan pengadministrasi, jabatan pengelola dan jabatan analis.

Karena peran tugasnya sebagai pelaksana. Jabatan Pelaksana merupakan jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan.

Diantaranya ada jabatan fungsional dokter, guru, auditor, penyuluh, pranata computer, perencana, analis kebijakan, analis kepegawaian, asesor, bidan, perawat, dan lain-lain.

Diantaranya jabatan kepala seksi, kepala sub bagian, kepala jawatan, kepala urusan.

Diantaranya ada jabatan camat (panewu), kepala bagian, sekretaris dinas/badan, inspektur pembantu, kepala bidang dan sekretaris camat (panewu anom).

Di daerah yang termasuk jabatan pimpinan tinggi pratama adalah : sekretaris daerah, staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala badan dan kepala dinas serta direktur RSUD tipe B.

Pada prinsipnya, sepanjang memenuhi persyaratan dimungkinkan berpindah karir secara diagonal ke jenis jabatan lain.

Untuk keserasian pola karir, PNS hanya bisa naik jenjang jabatan secara bertahap ; dari pelaksana menuju pengawas atau dari pengawas menuju administrator atau dari administrator menuju ke jabatan pimpinan tinggi.

Setiap jabatan memiiliki persyaratan dalam pengangkatannya. Sepanjang PNS itu memiliki persyaratan jabatan, tentu orang itu memiliki peluang untuk menduduki jabatan tertentu.

Untuk dapat diangkat dalam jabatan, ada persyaratan kualifikasi seperti ; pangkat, pendidikan, pelatihan yang diikuti dan persyaratan substantif lainnya yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan.

Setiap jabatan disamping memenuhi persyaratan kualifikasi administratif seperti pangkat, pendidikan dll tadi, namun juga memenuhi persyaratan substantif seperti memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dipersyaratkan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

Ada kompetensi manajerial, kompetensi social kultural dan kompetensi teknis.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Selama menjadi PNS akan ada pengembangan karir dan pembinaan karir bagi PNS.

Pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.

Pembinaan karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pension.

Karena, disamping formasi jabatan tertentu yang diharapkan terbatas, sementara PNS yang berminat pada jabatan itu banyak, namun juga sangat tergantung dari kemampuan seseorang untuk mampu mengelola dirinya dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja sesuai dengan persyaratan jabatan.

Mulai dari jenjang golongan I sampai dengan golongan IV dan setiap jenjang golongan memiliki tingkatan a, b,c,d kecuali untuk golongan IV sampai dengan tingkatan e.

Karena pangkat hakikatnya bukan hak, namun penghargaan tentu PNS dapat naik pangkat sepanjang memenuhi persyaratan;

Disamping memenuhi persyaratan administratif, tentu penilaian kinerjanya juga baik.

Ada perbedaan. Kalau jabatan fungsional untuk dapat naik pangkat disamping memenuhi persyaratan administratif juga memenuhi persyaratan angka kredit dalam jabatan itu.

Ada perbedaan. CPNS dengan latar belakang Pendidikan SLTA akan diangkat dalam golongan pangkat II/a. CPNS dengan latar belakang Pendidikan DII akan diangkat dalam golongan II/b, diploma III akan diangkat dalam golongan II/c. Sedangkan kualifikasi S1 atau diploma IV akan diangkat dalam golongan III/a.

Kalau paska sarjana atau profesi akan diangkat dalam golongan III/b.

Selama menjadi PNS, ada kesempatan untuk mengembangkan dirinya melalui pengembangan kompetensi, sehingga pendidikan pada saat CPNS itu, sebagai dasar pengangkatan awal. Pengembangan kompetensi diantaranya dapat dilakukan melalui tugas belajar dan ijin belajar.

Kalau ijin belajar, PNS itu masih menjalankan tugas jabatan sehari-hari dan pada saat bersamaan mengikuti pendidikan formal setelah mendapatkan ijin belajar; Namun kalau tugas belajar, PNS itu dibebaskan dari jabatannya, sehingga full untuk sekolah dengan mendapatkan biaya pendidikan yang ditempuh setelah memperoleh ijin atau penetapan untuk tugas belajar.

Pola karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun